Gabungan pemuda, dan mahasiswa yang berasal dari tiga wilayah kecamatan (Habinsaran, Borbor dan Nassau) membentuk Aliansi Habornas ,dan pada kamis (11/7) Aliansi Habornas atas nama Rakyat Tobasa khususnya masyarakat yang tinggal terkonsentrasi di tiga wilayah tersebut, diketuai oleh seorang kader perempuan yakni Pesta Tambunan mengadakan Audiensi ke kantor DPRD Sumut guna menyampaikan aspirasi rakyat terkait infrastruktur jalan di tiga wilayah kecamatan yang kondisinya amburadul dan tidak pernah mendapat perbaikan.
![]() |
Gbr 1 : Aliansi Habornas Saat Audiensi dengan DPRD Sumut |
![]() |
Gbr 2 : Aliansi Habornas tengah berdiskusi pada Awal pembentukan |
Sebagian besar
ruas jalan yang tengah diperjuangkan oleh Aliansi Habornas adalah jalan yang
memiliki status sebagai jalan provinsi diantaranya ruas Habinsaran-Borbor (27,6 Km)
dan dipergunakan oleh sekitar 28.841
jiwa dan juga ruas Nassau-perbatasan Rantau Prapat. Sementara di sisi lain,
kendaraan yang besar seperti truk pengangkut yang Over capacity untuk
mengangkut hasil kebun kaliptus dan bahan bangunan juga menjadi pemicu
kerusakan Aspal tipis yang tak sanggup untuk menahan berat sehingga sangat
rawan mengalami kerusakan.
![]() |
Gbr 3: salah satu ruas jalan Habinsaran-Borbor |
Jalan ini sangat dibutuhkan oleh
masyarakat Habornas yang 99% adalah masyarakat Agraris, rakyat yang hidup dari
hasil tani, sementara perjuangan Aliansi Habornas mesti ditangguhkan mengingat
RAPBD 2019 telah ditutup dan yang tersisa hanyalah sedikit dari sisa anggaran
pemeliharaan menurut pernyataan Sutrisno Pangaribuan selaku ketua Komisi D DPRD
SUMUT. Aliansi Habornas hanya memiliki peluang aspirasi dapat tersampaikan di
Rapat APBD 2020 mendatang.
![]() |
Gbr 4: Kondisi jalan sempit dan berbahaya yang ada di wilayah Habornas |
Pemkab Tobasa kali ini juga
bukanlah pemerintah yang mengayomi rakyatnya, masyarakat di tiga kecamatan (Kecamatan
Borbor, Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Nassau) memang mengalami marginalisasi sejak
lama mengingat kondisi infrasruktur jalan yang tidak layak dan masyarakat awam
mengeluh akan harga dari hasil tani yang diperjuangkannya untuk hidup, tidak
setara dengan lelah dan keringat yang
dikeluarkannya sementara pada faktanya ,
pemkab Tobasa sendiri samasekali tak mengajukan perbaikan jalan demi kesejahteraan
warga yang dipimpinnya (JM).